Realisasikan Program Presiden

KUDUS Petani di Kudus layak menyambut bahagia. Pasalnya, Bupati Kudus H. Musthofa menggandeng Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) Pangan Sukabumi. Yang akan membuat klaster pangan yang menampung dan memasarkan produk petani. Masing-masing kluster memiliki skala ekonomi 5.000 ha lahan.

Kudus berpeluang menjadi yang pertama di Indonesia merealusasikan program Presiden RI Jokowi untuk mempercepat pendirian 65 kluster pangan berbasis koperasi yang beranggotakan petani di seluruh Indonesia.

Pemaparan dan diskusi acara ini berlangsung dalam focus group discussion (FGD) yang juga menghadirkan Luwarso dari BUMRP, KemendesPDTT, Bahruddin dari SPPQT Qaryah Thayyibah, diikuti gapoktan di Kudus ini digelar di Pendopo, Kamis (25/1). Dengan tema “Untuk Pengembanga Masyarakat Petani Sejahtera di Kudus”.

Bupati Kudus H. Musthofa menilai kegiatan FGD ini sangat bagus dan kesempatan langka mengembangkan pertanian. Untuk itulah Dia meminta para petani yang tergabung dalam gapoktan mau mengubah pola pikir agar lebih sejahtera.

“Untuk urusan pertanian, tentu saya serahkan pada ahlinya. Saya hanya ingin petani Kudus meningkat kesejahteraannya,” kata Bupati.

Untuk itulah, Bupati berpesan agar Camat, Kepala Desa, dan Gapoktan bersama-sama mewujudkan harapan melalui FGD ini. Karena tentu manfaatnya akan dirasakan seluruh petani yang ada.

Sekadar informasi, BUMR Pangan didirikan dan diketuai Luwarso. Menurut Luwarso ide membangun BUMR Pangan untuk menjamin kualitas produksi dan pemasaran produksi petani yang merupakan anggota Koperasi.

Dalam paparannya, Luwarso mengatakan dengan adanya BUMR Pangan dibangun Rice Mill. Dengan demikian penjualan gabah petani terjamin harganya karena langsung dari petani.

Secara umum, ada empat program unggulan yang dimiliki oleh PT BUMR Pangan seperti pemberian pinjaman (budi daya tanaman padi) tanpa bunga bagi petani yang telah menjadi anggota, dibayar panen Gabah Kering Panen (GKP), pendampingan petani, dan asuransi gagal panen (puso).

Luwarso menambahkan, kesejahteraan petani di Indonesia rata-rata masih memprihatinkan. Jalur distribusi pangan yang begitu panjang membuat petani hanya menjadi produsen yang nyaris tak pernah merasakan untung.

“Petani sering kali dipermainkan oleh pihak yang mengambil keuntungan dari jalur distribusi yang begitu panjang. Sebagai contoh oleh para tengkulak skala besar,” katanya.

Akar persoalan petani Indonesia sulit berkembang, menurut Luwarso, karena adanya gap distribusi yang panjang dari hulu ke hilir. Dalam sistem ini, tentu saja yang bisa menikmati keuntungan lebih banyak adalah pemodal.

Gap distribusi ini, menurut dia, akan terpangkas jika pemangku kebijakan bisa melibatkan petani untuk ikut berkiprah dalam sistem distribusi ini, di antaranya dengan membentuk korporasi yang dikelola petani.

Sementara itu Ahmad Bahruddin yang akrab disapa Kang Din dari Qaryah Thayyibah menyebut ini sebagai keberkuasaan petani. Karena petani bisa mandiri dan tentunya meningkat kesejahteraannya.

“Kami ada istilah Jamaah Produksi (JP). Yang merupakan kelompok usaha produksi, yang dapat berbadan hukum koperasi yang berbasis di RT (RukunTetangga),” kata Kang Din.

JP ini yang harus melibatkan semua keluarga miskin, dan yang mewakili keluarga, diprioritaskan pemuda dan perempuan di RT setempat (satu RT satu jamaah produksi). Gerakan tersebut dapat diperluas atau diterapkan pada seluruh desa yang memiliki kesamaan tipologi, atau diadopsi dengan beberapa penyesuaian.

“Maka kami meyakini gerakan ini dapat menghapuskan kemiskinan di Indonesia,” lanjutnya.

Pengembangan pertanian ini akan dikerjasamakan di Kudus. Tepatnya untuk BUMRP di wilayah Undaan yanf memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Sedangkan kerjasama JP di wilayah Dawe dan Wonosoco Undaan.

Sambutan positif datang dari para petani. Diantaranya Karsono dari Berugenjang dan Zuhri dari Wates. Mereka mengapresiasi gagasan Bupati Kudus untuk peningkatan kesejahteraan petani melalui program ini.(*)